Page 275 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

252 FX. Sumarja

Penatagunaan Tanah. Kemudian, tahun 2006 lembaga BPN dibenahi
kembali dan terdapat deputi baru, yaitu Deputi Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, selain tetap masih ada
juga Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
Pasal 16 dan 17 Perpres No. 10 Tahun 2006 mengatur tugas
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, yaitu
5
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan

dan penataan pertanahan. Bidang ini bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis di bidang
pengaturan dan penataan pertanahan; b) penyiapan peruntukan,
persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah; c) pelaksanaan
pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta
pemanfaatan dan penggunaan tanah; d) pelaksanaan penataan
pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan

wilayah tertentu lainnya.
Pasal 19 dan 20 Perpres No. 10 Tahun 2006 mengatur tugas Deputi
Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat,
yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan
fungsi: a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian

pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; b) pelaksanaan
pengendalian kebijakan, perencanaan dan program.
Kembali disampaikan, meskipun terdapat deputi baru di dalam
Perpres No. 10 Tahun 2006 dan di dalam Pasal 3 diatur mengenai

5 Diubah dengan Perpres 85 Tahun 2012, terakhir tanggal 2 Oktober 2013
dengan Perpres No. 63 Tahun 2013. Prepres terakhir terdapat Deputi III
Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan membawahi empat
direktorat Pasal 21 dan 22, dengan fungsi diantaranya perumusan
kebijakan teknis di bidang pengaturan, penataan, serta pemanfaatan
dan penggunaan tanah, pengendalian kebijakan pertanahan,
pengelolaan tanah terlantar, pengelolaan tanah negara dan tanah
kritis, serta pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian
pangan berkelanjutan.