Page 276 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 253

fungsi BPN diantaranya: melakukan pengawasan dan pengendalian
penguasaan pemilikan tanah, dan pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan
tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun tetap tidak ada pengawasan terhadap ketentuan
Pasal 21 dan 26 UUPA.
Lebih lanjut di dalam Pasal 298 huruf b dan c Peraturan Ka.

BPN No 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditentukan bahwa
6
Sub-direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan
menyelenggarakan fungsi: b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak tanah, hak milik
adat, satuan rumah susun, tanah wakaf, hak guna ruang, izin lokasi,
atau dasar penguasaan tanah lainnya serta izin-izin lainnya yang

berkaitan dengan tanah dan ruang; c. pelaksanaan penertiban
terhadap ketidaksesuaian hak dan kewajiban pemegang hak tanah,
bekas hak milik adat, satuan rumah susun, tanah wakaf, hak guna
ruang, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya serta izin-
izin lainnya yang berkaitan dengan tanah dan ruang, tetapi tetap
tidak ada pengawasan terhadap ketentuan Pasal 21 dan 26 UUPA.

Berdasarkan tupoksi masing-masing deputi tersebut di atas
tampak belum ada kewenangan pengawasan pelaksanaan Pasal 21
ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, padahal Pasal 2 Perpres No.
10 Tahun 2006 Jo. Perpres No. 1 tahun 2013 dengan tegas mengatur
bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Artinya

6 Diubah dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2013, Pasal 273
menentukan fungsi Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah
Non Pertanian diantaranya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah,
izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya, atas tanah non
pertanian.