Page 280 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 257

5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi
rakyat secara luas.

Visi dan misi BPN tersebut di atas sejalan dengan amanat
konstitusi yang menegaskan agar politik dan kebijakan/regulasi
pertanahan diarahkan mewujudkan tanah untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Meskipun telah diamanatkan dalam UUDNRI
1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun

jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar.
Berdasarkan data yang ada pada BPS terdapat sekitar 39 juta jiwa
tahun 2006, 37 juta tahun 2007, 35 juta tahun 2008, 32,5 juta tahun
2009, 31 juta tahun 2010, 30 juta tahun 2011, 29 juta pada Maret 2012,
kemudian pada bulan September 2012 jumlah rakyat miskin 28.594.600

(11,66%), dan data terakhir bulan Maret 2013 jumlah orang miskin
10
adalah 28,07 (11,37%). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan
11
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
(P4T). Ketimpangan P4T, salah satunya disebabkan oleh maraknya
penguasaan dan pemanfaatan tanah-tanah baik oleh pengusaha-
pengusaha nasional maupun asing, termasuk beralihnya hak milik atas
tanah WNI kepada orang asing, baik secara terselubung (dengan sistem
kedok/nominee), secara tidak langsung (penyerahan hak/pelepasan
hak/PPJB/kuasa mutlak), maupun secara langsung (pewarisan, dan jual

beli di hadapan PPAT yang baru kemudian dilakukan perubahan hak
pada saat pendaftaran tanahnya). 12
Selain jumlah orang miskin masih cukup besar yang salah satu
penyebabnya adalah ketimpangan penguasaan tanah, ternyata jumlah

10 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_
subyek=23¬ab=1, diakses 30 Agustus 2013, pukul 22.45 wib.
11 BPS, Laporan Bulanan, Data...,Op. Cit., hlm. 96.

12 Permennag/Ka.BPN No.9 Tahun 1999