Page 285 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

262 FX. Sumarja

tersebut, larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing
akan menjadi sia-sia, apabila satu dari tiga komponen tersebut tidak
berjalan. Pada komponen/unsur struktur hukumnya, mengingat
belum ada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap pemindahan/ peralihan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah serta tanah-tanah yang berpotensi jatuh pada
orang asing, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (3) dan Pasal 26
ayat (2) UUPA tidak mungkin ditegakkan.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan
sebuah organisme kompleks, di mana struktur, substansi, dan
kultur berinteraksi. Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum
dipengaruhi ketiga komponen tersebut. Hans Kelsen mengartikan
18
efektivitas hukum, bahwa orang benar-benar berbuat sesuai norma-
norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat. Norma-norma

itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Bagaimana diterapkan,
19
kalau otoritas penegak atau yang harus menjalankannya tidak ada.
Kees Schuit menegaskan untuk mewujudkan tujuan hukum unsur
operasionalnya harus ada.
Berdasarkan beberapa aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
lain terkait hak-hak penguasaan atas tanah yang tidak lengkap dan

tidak sejalan dengan semangat politik hukum larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing di atas, bukankah bertentangan
20

tepat di antara orang-orang dan kelompok, menyelesaikan sengketa,
kontrol sosial, dan menciptakan norma-norma itu sendiri. Lihat
Lawrence M. Friedman, Sistem ,...Op. Cit., hlm. 19-22.
18 Lawrence M. Friedman, Sistem…, Ibid., hlm. 17-18.
19 Hans Kelsen, Teori Umum...., Loc. Cit.
20 1) Izin pemindahan hak milik atas tanah; 2) Kuasa mutlak; 3) Perjanjian
Pendahuluan Jual-Beli (PPJB); 4) Kemudahan perolehan tanah; 5)
Bangun guna serah; 6) Perantaraan penguasaan tanah/”makelaran
tanah”; 7) Harta benda dalam perkawinan; 8) Izin tinggal tetap bagi
orang asing; dan 9) Izin majelis kehormatan notaris.