Page 286 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 286
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 263
dengan rasa keadilan dan tujuan hukum itu sendiri, sebagai sebuah
instrumen hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing. Secara yuridis instrumen hukum tersebut, seperti Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan lainnya haruslah
mewujudkan representasi, interpretasi, dan implementasi dari
Pancasila, termasuk politik hukum larangan kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing.
Pada tataran pembentukan, instrumen hukum tersebut mesti
pula memperhatikan konsistensi, koherensi, dan korespondensi.
Fungsinya adalah supaya rumusan peraturan tidak saling
bertabrakan dengan peraturan lain, baik secara vertikal maupun
horisontal. Selain itu, supaya aturan hukum tersebut dapat
diterapkan dan dijalankan, maka dalam pembentukan hukum harus
memperhatikan kelembagaan yang akan menjalankannya, termasuk
prosedur/tatacaranya.
