Page 287 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 287
BAB VII
KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
erdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu terdapat beberapa
Bfaktor penyebab kesenjangan antara aturan pelaksanaan UUPA
dan peraturan lainnya dengan aturan larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing. Tidak mengherankan jika dalam praktik
terjadi penguasaan dan pemilikan tanah hak milik oleh orang asing,
baik melalui perjanjian pinjam nama, atau melalui pernikahan,
seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
Secara makro praktik kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing di Kabupaten Pesisir Barat, selain dipengaruhi oleh substansi
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah
khususnya yang terkait hak-hak penguasaan atas tanah (dalam hal
ini hukum perkawinan terkait harta benda dalam perkawinan yang
berupa tanah), juga dipengaruhi oleh sikap para birokrat, penegak
hukum dan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, secara
kultur/aktual akan ditelaah praktik kepemilikan hak atas tanah oleh
orang asing di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
Terkait harta benda dalam perkawinan yang berupa tanah dalam
hukum perkawinan Indonesia (perkawinan campuran) tidak ada
pengaturan yang mengarah pada larangan kepemilikan tanah hak
