Page 290 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 290
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 267
Menurut Kepala Peratin Lintik Kecamatan Krui Selatan
Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Arifin menjelaskan bahwa pihaknya
cukup menerima kehadiran para turis asing di wilayahnya. Kehadiran
turis asing yang semakin banyak di wilayahnya untuk bermain
surfing ke depannya dapat menjadi tempat warga mendapatkan
penghasilan. Lebih lanjut ia menghibau agar warga yang memiliki
tanah di pinggir pantai untuk tidak menjualnya ke tangan para
turis asing. Menurutnya kini para turis asing sudah cukup banyak
yang menguasai tanah milik masyarakat. Ia tidak menghendaki jika
nantinya warganya hanya menjadi penonton setia kesuksesan para
turis itu. Hal demikian dibenarkan juga oleh Peratin Way Walur
5
Bapak Maksudil Hayat, Peratin Tanjungsetia Bapak Iskandar Syah
7
6
dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir
Barat Provinsi Lampung. 8
Kondisi yang dikemukakan Kepala Peratin Lintik dan Way Walur
tersebut membuktikan bahwa sebenarnya ada dan telah terjadi
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, yaitu “pemindahan” hak
milik atas tanah kepada orang asing. Meskipun secara yuridis formal
sukar untuk dibuktikan, mengingat selama ini tidak diketemukan
sertifikat tanah ataupun dokumen-dokumen perizinan atas nama
warga negara asing di Kabupaten Pesisir Barat, seperti diuraikan di
5 http://wartalambar-online.blogspot.com/2012/01/pantai-lintik-mulai-
ramai-dikun-jungi.html, diakses 18 April 2013 Pukul 20.45 Wib.
6 Wawancara dengan Peratin Way Walur, tanggal 8 Oktober 2013.
7 Wawancara dengan Peratin Tanjungsetia Bapak Iskandar Syah, tanggal
8 Oktober 2013
8 Wawancara dengan Bapak Guntur Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat Lampung tanggal 9
Oktober 2013, bahwa diperlukan kerjasama yang adil antara WNA dan
masyarakat lokal dalam pengembangan wisata pantai. Ia berharap
masyarakat lokal tidak menjual tanahnya kepada orang asing, namun
dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan; lihat juga Tribun
Lampung, 11 Nop 2013, hlm 15.
