Page 294 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 294

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  271


              penginapan Paradise Beach menjadi  milik  Widyastuti.  Tentunya
              akibat hukum dari perjanjian pengakuan utang akan berbeda jika
              perjanjian  tersebut dibuat di  hadapan  notaris,  dan  tidak  sekedar
              perjanjian  di bawah  tangan.  Villa/penginapan Paradise Beach
              tersebut berada di Pantai Tanjungsetia Kecamatan Pesisir Selatan.
                  Memperhatikan  proses  terjadinya  kepemilikan  tanah  hak
              milik oleh orang asing tersebut di atas, peran WNI sebagai kedok/

              nominee dan pengacara sungguh sangat dominan, sementara peran
              aparat pemerintah (BPN, Camat, Notaris) belum tampak. Kondisi
              ini berbeda dengan tempat lain seperti di Bali dan Pulau Lombok
              Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian STPN Yogyakarta Tahun 2008
              dan 2012 menunjukkan bahwa notaris/ PPAT dan tokoh masyarakat
              adat ikut berperan aktif terjadinya kepemilikan tanah hak milik oleh
              orang asing.  Sementara itu, tidak jarang orang-orang BPN sendiri
                         16
              ikut juga memfasilitasi (mencarikan lokasi  ataupun memberikan
              advis)  kepemilikan  tanah hak milik oleh orang asing,  baik secara
              terselubung (kedok/nominee) maupun menikah dengan WNI.  17
                  Ketidakjangkauan aturan larangan kepemilikan tanah hak milik
              oleh orang asing untuk mencegah praktik penyelundupan hukum
              melalui  perkawinan  ataupun  yang  lain,  selain  faktor  substansi

              hukumnya yang belum lengkap, faktor aparat penegak hukum yang
              tidak menjalankan  fungsinya  secara benar,  juga  dipengaruhi  oleh
              budaya hukum masyarakatnya  yang  sekedar mencari  keutungan
              ekonomi  semata.  Sejalan  dengan  teori  sistem  hukum yang
              dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Schuit, ternyata dari
              aspek budaya/ kulturnya, begitu mudahnya masyarakat (penjual,
              nominee/WNI yang dinikahi orang asing) termasuk penegak hukum




              16  Wawancara  dengan Bpk IG Nyoman Guntur Ketua LPPM STPN
                  Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2013.
              17   Wawancara  dengan Bpk. Sihmanto, S.H. mantan Kepala Kantor
                  Pertanahan Bandar Lampung, tanggal 14 Februari 2013.
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299