Page 298 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 275

hukum. Dengan kata lain, hukum yang memadai harus tidak hanya
memandang hukum itu sebagai suatu asas-asas dan perangkat
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi
harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes)
yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral
untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti

pembinaan hukum, yang pertama-tama dilakukan melalui
hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Keempat
komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum
dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui
pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak
tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Berdasarkan teori hukum pembangunan tentunya dalam
membangun hukum tanah nasional, khususnya pengaturan hak atas
tanah bagi orang asing yang tidak lepas dari larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing, tidak cukup dengan aturan
normatif, tetapi juga lembaga yang melaksanakan pengawasan,
penertiban dan penegakan, serta proses untuk mencapai tujuan.
Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing yang tidak lepas dari

larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing masih
sebatas aturan normatif yang belum didukung dengan sanksi pidana,
lembaga pengawas dan penertiban belum jelas, serta kualitas putusan
pengadilan untuk mencapai tujuan belum seperti yang diharapkan.
Selain itu terdapat peraturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
lain terkait hak-hak penguasaan atas tanah yang substansinya tidak
mendukung pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dan justru

memperlemah posisi aturan larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing, Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Sejalan dengan itu asas hukum yang dipakai dalam hukum
pertanahan yang mendasarkan dirinya pada hukum adat tanah