Page 301 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

278 FX. Sumarja

masyarakat, dalam teori hukum pembangunannya. Pokok-pokok
pikiran yang melandasi konsepnya adalah bahwa ketertiban dan
keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang
diinginkan, bahkan mutlak diperlukan. Lebih lanjut dikatakan
bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan
kegiatan manusia kearah yang dihendaki oleh pembangunan dan
pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan
hukum yang berbentuk baik tertulis maupun tidak tertulis itu harus
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan bagian penutup
yang penting dalam hukum, demikian juga hukum administrasi.
Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-
kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan
perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan tingkah

laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Salah satu
8
upaya pemaksaan hukum melalui pemberlakuan sanksi pidana
terhadap pihak pelanggar, mengingat sanksi pidana membawa
akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (bisa
berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda) dari pelanggar
yang bersangkutan.

Itulah sebabnya, Philipus M. Hadjon lebih lanjut menyatakan
bahwa hampir pada berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan
pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi
pidana. Sanksi pidana dimaksud, diberlakukan baik pada undang-
undang maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah,
termasuk peraturan daerah (Perda).

8 Philipus M Hadjon, R. Sri Sumantri Martosoewignjo, Sjachran Basah,
J.B.J.M ten Berge dll, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 245.