Page 300 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 300

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  277


              mempunyai moralitas  tinggi. Oleh karena itu,  sistem  rekrutmen
              penegak  hukum  juga perlu  mendapat perhatian. Artinya  sejak
              awal telah ada pengelompokkan  atau pembidangan sesuai dengan
              kompetensinya, sehingga diperoleh aparat penegak hukum bermoral
              tinggi dan menguasai bidangnya.
                  Berdasarkan uraian di atas perlu diadakan penegakan aturan hak
              atas tanah bagi orang asing, dan pembaharuan sekaligus penegakan

              hukum larangan kepemilikan  tanah hak milik  oleh  orang  asing
              untuk melindungi hak-hak atas tanah WNI dari eksploitasi asing.
              Pemanfaatan dan  penggunaan  tanah  hak  milik dapat dilakukan
              sesuai  dengan  sifat  dan isi kewenangan hak milik  atas  tanah,
              tanpa bayang-bayang tanah hak milik dieksploitasi dan jatuh pada
              kepemilikan orang asing.  Pemanfaatan dan penggunaan tanh  hak
              milik yang sesuai dengan sifat dan kewenangan di dalamnya serta

              dapat menjauhkan eksploitasi dari pihak asing adalah pembebanan
              hak milik dengan hak pakai atau hak sewa untuk bangunanan.
                  Pembangunan     menghendaki    pembaharuan    sikap   dari
              masyarakat  yang  sedang membangun.  Kondisi Indonesia  dewasa
              ini membutuhkan  perubahan  sikap  dari masyarakat bangsa
              Indonesia sendiri agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana

              diharapkan.  Mochtar Kusumaatmadja menilai  bahwa  demi
              pembangunan,  pembaharuan  sikap,  sifat atau  nilai-nilai  adalah
              sangat perlu. Persoalannya adalah nilai-nilai manakah dari keadaan
              masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-
              nilai baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan kehidupan (dunia)
              dewasa ini,  dan nilai-nilai  lama manakah  yang bisa  dan  patut
              dipertahankan. 7

                  Mochtar mengubah  pengertian hukum  sebagai  alat (tool)
              menjadi  hukum sebagai sarana  (instrument) untuk  membangun




              7   Shidarta, Hukum Penalaran…, Op. Cit., hlm. 334.
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305