Page 297 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 297

274   FX. Sumarja


            tanah termasuk bidang yang tidak netral, sehingga akan terasa lebih
            sukar dilakukan dan tidak akan segera dapat ditangani.
                Sejalan  dengan  pendapat Mochtar Kusumaatmadja,  bahwa
            pembaharuan  hukum  tanah  termasuk  bidang  yang  tidak  netral,
            maka peran hukum adat menjadi penting.  Pembaharuan hukum
            pertanahan  harus  tetap  memperhatikan hukum  adat  sebagai
            sumbernya.

                Berdasarkan permsalahan dalam masyarakat hukum adat yang
            tergolong netral, boleh diambil hukum negara manapun, dan peran
            hukum adat boleh diabaikan. Sedangkan masalah dalam masyarakat
            hukum adat  yang  tidak  netral  dan  tergolong  sensitif,  khususnya

            masalah  penguasaan  atau kepemilikan  tanah, hukum  adat masih
            mempunyai peran yang sangat besar.
                Tentu saja pembaharuan hukum itu tidak mudah dilakukan begitu
            saja  mengingat  harus  ada  keselarasan  antara  hukum, masyarakat
            dan pembinaan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum
            tidak saja sekedar sebagai  alat  tetapi sebagai sarana  perubahan

            masyarakat,  sehingga  tidak  mudah untuk  melakukan perubahan
            dalam pembangunan hukum, khususnya hukum tanah.
                Maria SW. Sumardjono menambahkan, bahwa bidang hukum
            pertanahan dengan  semua  prinsip dan  kepentingan  yang  harus

            ditegakkan  berada  dalam posisi  yang  krusial  dan rentan. Artinya
            prinsip  dan kepentingan  hukum  pertanahan  rentan  terhadap
            kemungkinan dilakukan  penafsiran  sesuai dengan  nilai dan
            kepentingan  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  ditetapkan  oleh
            pemerintah yang berkuasa. 2
                Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas dalam pembangunan

            hukum  diperlukan  asas hukum, kaidah hukum, lembaga hukum
            sampai kepada proses hukum untuk melakukan suatu pembaharuan



            2   Nurhasan Ismail...,Op. Cit., hlm. 14.
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302