Page 302 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 279

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sanksi pidana tidak
dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara penggunaan
paksaan pemerintahan (bestuursdwang). Penegakan sanksi pidana
dilaksanakan menurut due process of law yang telah ditentukan
di dalam kaidah hukum acara pidana. Pengenaan sanksi pidana
hanya dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim pidana. Tidak
dapat disangkal bahwa pemberlakuan sanksi pidana turut berperan
pada efektivitas penegakan dan penataan kaidah-kaidah hukum
administrasi, termasuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
9
Demikian juga, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang
pertanahan (khususnya dalam pencegahan kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing) penegakannya akan efektif apabila didukung
dengan sanksi pidana.
Pengajuan konsep penegakan pengaturan hak-hak atas tanah

bagi orang asing untuk melindungi hak-hak atas tanah WNI, bertitik
tolak dari temuan mengenai penyebab kesenjangan antara ius
constitutum dan ius constituendum tentang larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing untuk melindungi hak-hak atas
tanah WNI. Kesenjangan tersebut dikarenakan adanya inkonsistensi
antara aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan lain yang terkait
hak-hak penguasaan atas tanah (izin pemindahan hak, kuasa mutlak,
PPJB, kemudahan perolehan tanah, BGS, perantaraan penguasaan
dan penggunaan tanah, izin tinggal tetap bagi orang asing, izin

majelis kehormatan notaris, dan harta benda dalam perkawinan)
dengan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing,
termasuk ketidakjelasan lembaga pengawas pertanahan dan kualitas
putusan pengadilan yang belum seperti diharapkan serta tidak
didukungnya aturan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing dengan sanksi pidana.

9 Philipus M Hadjon, R. Sri Sumantri Martosoewignjo, Sjachran Basah,
J.B.J.M ten Berge dll, Pengantar…, Ibid, hlm. 263.