Page 304 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 281

untuk menghindari kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing; 6) Peraturan perundang-undangan mengenai perantaraan
penguasaan/penggunaan tanah tidak menyebabkan badan hukum
Indonesia saling berebut mendapatkan tanah dengan mengabaikan/
mengorbankan hak-hak atas tanah WNI; 7) Pengaturan terhadap izin
tinggal tetap bagi orang asing di Indonesia tidak menyebabkan tanah
hak milik mudah jatuh pada orang asing; 8) Kehadiran UUJN baru
yang mengatur izin majelis kehormatan notaris tidak menghambat
dan dapat menjamin penegakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA; 9)

Pengaturan lebih lanjut harta benda dalam perkawinan (khususnya
tanah dikecualikan dari objek warisan bagi yang berstatus WNA
atau dwikewrganegaraan); dan10) pengaturan sanksi pidana bagi
kedok/nominee atau siapapun yang terlibat untuk mencegah
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Secara struktur: 1)
pengaturan lembaga pengawas pertanahan, termasuk kewenangan
dan prosedur dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah, dan

2) mewujudkan pembentukan peradilan agraria dalam penegakan
Pasal 26 ayat (2) UUPA. Secara kultur, penguatan pemahaman,
kesadaran, penghayatan, pengamalan nilai-nilai filosofis hukum dan
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pendidikan
hukum kepada masyarakat dan penyelenggara negara.