Page 308 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 308
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 285
UUPA dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen. Sepanjang
ketentuan Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA
belum dapat ditegakkan, maka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 dan
44 UUPA tidak akan terwujud. Tegaknya ketentuan Pasal 9 ayat (1),
21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA adalah prasyarat terlaksananya
ketentuan Pasal 42 dan 44 UUPA.
B. Saran
Secara umum diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundang-undangan yang terkait penguasaan hak-
hak atas tanah dengan politik hukum larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing, tanpa ada maksud tersembunyi untuk
memberi peluang kepada orang asing mendapatkan tanah hak milik.
Secara khusus disarankan:
1. Promosi dan sosialisasi secara sistematis serta pelayanan yang
optimal terkait diperkenankannya kepemilikan tanah hak pakai
dan hak sewa untuk bangunan bagi orang asing.
2. Pemenuhan kebutuhan hak atas tanah bagi orang asing harus
diikuti penegakan hukum yang tegas terhadap aturan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing yang tertuang di
dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)
UUPA.
3. Penegasan terhadap tupoksi BPN terkait lembaga yang
bertanggung jawab dalam pengawasan pertanahan, khususnya
pengawasan pemindahan hak atas tanah yang berpotensi tanah
hak milik jatuh pada orang asing dalam bentuk peraturan
pemerintah seperti yang diamanatkan Pasal 26 ayat (1) UUPA.
Peraturan pemerintah dimaksud sekaligus mempertegas
kewenangan, substansi dan prosedurnya. Prosedur meliputi
tatacara pengawasan, penertiban dan pendayagunaan tanah
yang jatuh pada negara.
