Page 303 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

280 FX. Sumarja

Konsep pengaturan hukum idealnya adalah mengaktualisasikan
politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing ke dalam peraturan pelaksanaan UUPA dan peraturan lain
yang terkait hak-hak penguasaan atas tanah, sehingga orang asing
sangat tertarik dengan hak pakai dan hak sewa untuk bangunan
yang memang diperuntukan baginya oleh undang-undang. Dengan
kata lain, ketentuan Pasal 42 dan 45 UUPA dapat dijalankan dengan
baik apabila ketentuan Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (3) dan Pasal 26
ayat (2) UUPA telah ditegakkan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1),

Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA menjadi prasyarat
tegaknya ketentuan Pasal 42 dan 45 UUPA, khususnya dalam upaya
pemenuhan kebutuhan hak atas tanah bagi orang asing, yaitu tanah
hak pakai dan hak sewa untuk bangunan.
Konsep ideal penegakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (3)

dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, mencakup substansi, struktur, dan
kultur hukumnya. Konsep pengaturan hukum ideal secara subtansi:
1) Pengaturan izin pemindahan tanah diberlakukan untuk tanah
hak milik apapun dan oleh siapapun; 2) Lembaga kuasa mutlak
hanya boleh dipergunakan dalam pemindahan hak atas tanah
yang mengikuti PPJB, semata-mata untuk kepentingan penerima
kuasa dan tidak dapat disubstitusikan, dan yang digunakan
untuk pembebanan hak tanggungan; 3) Pengaturan hukum PPJB
dikembalikan pada konsep awal untuk melindungi pembeli yang

beretikat baik dan digunakan sebagai instrumen hukum dalam
memberikan jaminan kepastian hukum kepada calon penerima
hak, bukan kepada perantara; 4) Pengaturan hukum pemindahan
hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah dikembalikan pada
rohnya, sehingga tidak melanggar dan bertentangan dengan asas-
asas hukum tanah nasional, terutama asas lahirnya hak atas tanah
karena pemindahan hak yang berupa jual beli; 5) Pemanfaatan tanah

bersaranakan BGS diatur dalam peraturan perundang-undangan