Page 284 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 261

Sejalan dengan yang dikemukakan Maria SW. Sumardjono
bahwa BPN tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan
ketentuan di dalam UUPA, termasuk untuk menegakkan ketentuan
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Menurutnya
harus ada lembaga lain yang membantunya dan hal ini ketentuannya
belum ada. Mestinya aturan larangan kepemilikan tanah hak milik
14
oleh orang asing dapat ditegakkan dengan adanya lembaga pengawas
pertanahan. 15

Mengenai lembaga pengawas pertanahan sebenarnya tidak
harus lembaga tersendiri, cukup dengan menambah isi kewenangan
dan mengatur prosedurnya agar salah satu deputi di BPN dapat
menegakkan aturan larangan tersebut. Sekali lagi, lembaga pengawas
tidak harus lembaga baru, cukup BPN dengan melibatkan, instansi
imigrasi, perpajakan, dan pemerintah daerah, seperti halnya lembaga

yang menangani atau penertiban tanah terlantar. Deputi yang diberi
kewenangan dalam tubuh BPN-RI tidak mungkin bekerja sendiri.
Lembaga pengawas pertanahan diperlukan mengingat selama ini
BPN belum mampu untuk melaksanakannya, sehingga penegakan
terhadap aturan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing tidak dapat berjalan. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat

tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu struktur, substansi
dan kultur. Menurut Friedman, ketiga komponen ini tidak dapat
16
dilepaskan satu dengan lainnya. Jika salah satu komponen itu terlepas,
sistem itu mandek atau tidak berfungsi. Bertolak dari pemikiran
17

14 Wawancara tanggal 9 Juli 2013, Pukul 18.00- 17.00 wib. di Yogyakarta.
15 Wawancara dengan Noer Fauzi Rahman, tanggal 4 April 2013, Pukul
20.00-21.00 wib. di Bogor.
16 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, Penerbit Kencana
Predana Media Group Jakarta, 2009, hlm. 204.

17 Fungsi sistem hukum adalah menjamin distribusi yang benar atau