Page 278 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 255

Keppres No. 26 Tahun 1988, Perpres No. 10 Tahun 2006 Jo. Perpres
No. 63 Tahun 2013, Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun 2006 Jo. Peraturan
Ka.BPN No. 1 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maupun Peraturan
Ka.BPN No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, BPN
belum mengatur kewenangan dan prosedur untuk menjalankannya
jika terjadi atau terindikasi ada pelanggaran terhadap aturan Pasal 21
ayat (3) UUPA, dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. 8

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketentuan
Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, juga belum tampak di
dalam Keputusan Ka.BPN-RI No. 260/KEP-28/VII/2011 tanggal 4 Juli
2011 tentang Daftar Materi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern
BPN-RI. Keputusan ini berisikan daftar materi pemeriksaan atas

program atau kegiatan yang dilakukan pada lingkungan BPN-RI.
Berdasarkan daftar program atau kegiatan BPN-RI ternyata tidak ada
kegiatan pengawasan terhadap pemindahan hak milik atas tanah
kepada orang asing, karena pewarisan tanpa wasiat, percampuran
harta karena perkawinan, kehilangan kewarganegaraan Indonesia,
terjadinya dwi-kewarganegaraan atau jual beli, penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat serta perbuatan-perbuatan
lain yang dimaksudkan secara langsung ataupun tidak langsung
untuk memindahkan hak milik atas tanah kepada orang asing.

Berdasarkan kondisi seperti diuraikan di atas, visi, misi dan
agenda kerja BPN-RI berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2006 akan
sukar dicapai, jika tanpa ada kewenangan dan prosedur untuk
melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

8 Hal ini dibenarkan juga oleh Wiwik Wijayanti dan Alfarabi, seksi
Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN
Provinsi Lampung (wawancara tanggal 15 April 2013), Oloan Sitorus
Ketua STPN (wawancara tanggal 7 Mei 2013), dan Maria SW.
Sumardjono (wawancara tanggal 9 Juli 2013).