Page 274 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 251

ini berfungsi membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan
tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya, juga melakukan
pengendalian atas penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan
tanah serta pengalihan haknya. Memperhatikan tugas dan fungsi
Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah,
seharusnya urusan pengawasan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1),
(3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA sudah termasuk di dalamnya, namun
kenyataan di lapangan tugas dan fungsi BPN dalam bidang ini
kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dipahami, sebab dalam

hukum administrasi tidak cukup dengan substansi/isi peraturan
dan kewenangan saja yang dimiliki, namun harus ada prosedur yang
mengaturnya. 4
Sepanjang prosedur belum diatur tidak bisa serta merta
pemegang kewenangan untuk menjalankan substansi/isi peraturan,

termasuk untuk menindaklanjuti terhadap pelanggaran aturan
larangan pemindahan tanah hak milik kepada orang asing, seperti
yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA..
Seperti telah dikemukakan juga di atas, bahwa pada tahun 1988
lembaga BPN telah memiliki deputi Bidang Pengaturan Penguasaan
dan Penatagunaan Tanah dengan fungsi membina pelaksanaan

penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun
bukan pemiliknya, juga melakukan pengendalian atas penguasaan,
pemilikan, dan pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya. Pada
tahun 1993, dengan dibentuknya lembaga Kementerian Negara
Agraria/BPN terdapat Deputi Bidang Pengawasan, selain tetap
mempertahankan Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan

4 Tindakan pemerintah harus tunduk pada asas keabsahan yang
meliputi kewenangan, prosedur dan substansi. Asas keabasahan adalah
syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dalam
mewujudkan keberpihakan kepada rakyat melalui produk hukum.
Lihat Philipus M Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato peresmian penerimaan
jabatan Guru Besar, 10 Oktober 1994, hlm. 7.