Page 270 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 247

Salah kaprah otonomi bidang pertanahan merupakan
konsekuensi ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang mengakibatkan timbulnya friksi di antara kekuatan
politik. Ada yang menghendaki penerapan otonomi daerah
sekaligus (drastis), dan ada kekuatan politik yang menghendaki
penerapan otonomi daerah secara bertahap. Hal ini berdampak
pada tarik ulurnya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara
pemerintah dan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah
kabupaten dan kota terkait urusan pertanahan.

Tarik ulur pembagian wewenang tersebut berdampak
pada perdebatan bentuk organisasi pemerintah terutama BPN.
Akibat lanjutan, pada tahun-tahun tersebut BPN kurang dapat
mengembangkan kreativitasnya secara maksimal dalam mencapai
visi dan misi yang diembannya. Kondisi ini dapat diredam dengan

dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang kegiatan
pelayanan pertanahan yang dapat diotonomikan, yang mencakup 9
jenis pelayanan. Pada tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 diganti
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sehingga urusan pertanahan menjadi urusan bersama/konkuren,
bukan lagi otonom Pemerintah Kabupaten/Kota seperti ketentuan
dalam UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 ditindalanjuti
dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas dan
Kewenangan antara Pusat dan Daerah. PP ini juga memuat sembilan

jenis pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/
Kota seperti halnya yang diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 2003.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagai
pengganti UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pembagian urusan

pemerintahan antara Pusat dan Daerah bidang pertanahan, yang
semula diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 telah diatur dalam UU.
UU No. 23 Tahun 2014 mengatur sembilan jenis urusan pemerintahan
bidang pertanahan.