Page 272 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 249

bertanggungjawab. Artinya jika ada pelanggaran terhadap ketentuan
pasal tersebut, ada tindakan nyata dari lembaga yang bertanggung-
jawab. Memperhatikan tupoksi yang ada di dalam organisasi BPN,
secara khusus hal itu belum masuk di dalamnya. Lembaga pengawas
1
pertanahan diperlukan, mengingat persoalan itu bukan menjadi
tanggungjawab BPN semata-mata.
Pada awal lahirnya UUPA pada tingkat Provinsi ada lembaga yang

berdiri sendiri-sendiri, yaitu Inspeksi Agraria, Inspeksi Pendaftaran
tanah, dan Inspeksi land-use. Pada tingkat karesidenan terdapat
kantor Pengawas Agraria dan pengawas Pendaftaran Tanah, sementara
pada tingkat kabupaten/kotamadya terdapat Kantor Agraria dan
Kantor Pendaftaran Tanah. Pengawasan terhadap pemindahan hak
2
atas tanah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Agraria, Kantor Pengawas
Agraria dan Kantor Agraria. Pada saat sebelum lahirnya UUPA,

pengawasan pemindahan hak-hak atas tanah barat ada di tangan
Menteri Kehakiman, kemudian beralih kepada Menteri Agraria.
Pada masa kolonial Belanda urusan pertanahan ditangani oleh
Kadastrale Deinst (Jawatan Pendaftaran Tanah), yang sebelumnya

1 Wawancara dengan Maria SW. Sumardjono, 9 Juli 2013 Pukul 18.00-
19.00 wib, dan Oloan Sitorus, Ketua STPN Yogyakarta, 7 Mei 2013
Pukul 09.00- 11.00 wib. di Yogyakarta
2 Dasarnya adalah Keputusan Menteri Agraria No. Sk 112/Ka/1961 Jo.
Surat Keputusan Deputi Kepala Departemen Agraria No.SK.45/
Depag/1966 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.
1 Tahun 1967, mulai berlaku tanggal 1 April 1967. Kemudian dengan
Keputusan Mendagri No. 88 Tahun 1972 disatukanlah instansi-instansi
yang menangani agraria, yang sebelumnya beridri sendiri-sendiri dan
menyebar diberbagai kementerian, misalnya Kantor Agraria di bawah
Mendagri dan Kantor Pendaftaran Tanah di bawah Menteri Kehakiman,
Untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya menjadi Kantor Sub Direktorak
Agraria, Tingkat Provinsi menjadi Kantor Direktorat Agraria, Pusat
menjadi Direktorat Jenderal Agraria. Pada tahun 1987, berubah nama
untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya menjadi Kantor Agraria, pada
tahun 1988 menjadi Kantor Pertanahan hingga sekarang (tahun 1999-
2000 sempat ada yang menjadi Dinas Pertanahan, dampak UU No. 22
Tahun 1999, namun tidak semua kabupaten/kota)