Page 277 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

254 FX. Sumarja

tugas kewenangan mengawasan pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) dan
Pasal 26 ayat (2) UUPA seyogyanya sudah inklud di dalamnya. Dapat
dipahami bahwa BPN belum memasukkan dalam program kerjanya
dikarenakan pengaturan tatacaranya belum ada. Hal ini berbeda
dengan tanah terlantar yang diatur dalam Pasal 27 huruf a angka 3
UUPA. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar telah diatur
dengan lengkap, sementara aturan larangan kepemilikan tanah hak
7
milik oleh orang asing yang termuat pada Pasal 9 ayat (1), 21 ayat (1)
& (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA mengenai tatacara pengawasan,

penegakan, termasuk pemberdayaan tanah yang jatuh pada negara
belum mendapat pengaturan.
Sekali lagi ditegaskan, meskipun telah ada deputi dengan
tupoksinya seperti diuraikan di atas bahwa dengan terbentuknya
BPN, terdapat Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan

Penatagunaan Tanah dengan fungsinya yang tertuang dalam Pasal
12. Deputi ini berfungsi membina pelaksanaan penguasaan dan
penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya,
juga melakukan pengendalian atas penguasaan, pemilikan, dan
pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya. Persoalannya apakah
pengawasan terhadap penguasaan/pemanfaatan tanah hak milik
oleh orang asing, atau pemindahan tanah hak milik kepada orang
asing secara terselubung sudah menjadi kewenangan dan menjadi
program kerja dari deputi ini.

Kalaupun hal itu menjadi kewenangan dan program kerjanya,
apakah sudah ada prosedur untuk menjalankan kewenangannya
itu. Tampaknya dari tupoksi yang ada, baik yang diatur di dalam

7 PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar dan telah diganti dengan PP No. 11 Tahun 2010, Peraturan
Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tatacara Penertiban Tanah
Terlantar dan telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Kepala
BPN No. 9 tahun 2011, dan Peraturan Kepala BPN No. 5 tahun 2011
tentang Tatacara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.
Dalam penertiban tanah terlantar melibatkan Pemerintah Daerah.