Page 263 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

240 FX. Sumarja

asing,...adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
negara....
Putusan pengadilan tersebut justru akan berpotensi
memperkuat dan menyebabkan penyelundupan hukum melalui
pinjam nama/strooman/kedok/nominee/trustee) terus terjadi, dan
akan merugikan perkembangan pembangunan wisata di Indonesia
utamanya wisata pantai serta menimbulkan ketidak-percayaan

terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai Bangsa
Indonesia mendapat predikat sebagai bangsa pembohong/penipu
oleh bangsa lain. Seharusnya sesuai dengan politik hukum larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, tanah objek sengketa
tersebut jatuh pada negara.

Demkian itu, tujuan dari larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing sungguh dapat terwujud, dan dapat dieliminir
terjadinya penyelundupan hukum. Baik orang asing maupun WNI
kedok sama-sama dikenakan sanksi, yaitu orang asing kehilangan
uangnya, dan WNI kedok kehilangan tanahnya. Hal demikian
sejalan dengan pendirian Logemann dan harapan van Hattum.
10
Selain itu tentunya akan sejalan dengan teori negara hukum
kesejahteraan. Segala sesuatunya didasarkan pada hukum, untuk

mencapai kesejahteraan rakyat. Namun demikian, masih perlu
didorong adanya sanksi pidana bagi siapa saja yang membantu atau
memfasilitasi terjadinya penyelundupan hukum. Oleh karena itu,
apa gunanya politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing atau larangan pemindahan tanah hak milik kepada
orang asing jika konstruksi Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak dipatuhi
oleh penegak hukum.

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut di atas
dapat dikatakan bahwa kualitas putusan pengadilan di Indonesia

10 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Op. Cit., hlm. 84-87