Page 255 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

232 FX. Sumarja

Pada tahun 2012 Tety Caroline mengajukan gugatan terhadap I
Made Pria Dharsanah, SH dan Mrs. Susi Johnston di PN Denpasar
untuk menyatakan batal demi hukum, cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat terhadap akta PPJB No. 42 tanggal
28 Nopember 2005; menyatakan demi hukum penguasaan tanah
oleh tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat; menghukum tergugat II menyerahkan tanah objek
sengketa dalam keadaan kosong; dan masing-masing tergugat
dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Atas

gugatan tersebut PN Denpasar mengabulkannya yang dituangkan
dalam Putusan No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 19 September
2012. Terhadap putusan tersebut tergugat I dan II mengajukan
banding dan telah diputus oleh PT Denpasar dalam Putusan-
nya No.54/PDT/ 2013/PT.Dps tanggal 17 April 2013. PT Denpasar
menguatkan Putusan PN No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 19
September 2012.

Putusan tersebut menarik, sebab seorang notaris dapat digugat
karena membuatkan akta PPJB yang isinya cacat hukum, yaitu
bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata (tidak memenuhi
syarat objektif dan subjektif) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA. Artinya
meskipun akta PPJB itu dibuat atas kehendak para pihak, notaris
tidak bisa berlindung dibalik asas kebebasan berkontrak sebab
Notaris dilarang untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan

undang-undang. Mengingat PPJB tersebut terkait dengan objek HM
atas tanah dan subjek hak WNA, hal tersebut dilarang oleh undang-
undang.
Akta PPJB No. 42 tanggal 28 Nopember 2005 dinyatakan batal

demi hukum oleh PN dan PT Denpasar. Pertimbangan hukum dari
PN maupun PT Denpasar adalah bahwa akta tersebut melanggar
ketentuan undang-undang antara lain Pasal 1320 KUHPerdata,
Pasal 26 ayat (2) UUPA dan Pasal 21 UUPA. Anehnya putusan ini