Page 251 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

228 FX. Sumarja

konsekuensi pelanggaran larangan pengasingan tanah adalah tanah
menjadi tanah negara bebas, pembeli kehilangan tanahnya dan
penjual tidak perlu mengembalikan uangnya. Menurut van Hattum,
pendirian Logemann tersebut dapat diterima jika penguasa dengan
tegas menentukan segala sesuatunya dalam peraturan.
Perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka,
harapan van Hattum sesuai dengan pendirian Logemann tersebut

di atas diakomodir di dalam UUPA. Sayangnya, beberapa putusan
pengadilan tidak sejalan dengan semangat hukum ketentuan Pasal 21
ayat (1), (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, yaitu politik hukum larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, lebih khusus lagi
aturan larangan pemindahan tanah hak milik kepada orang asing
(Pasal 26 ayat (2) UUPA. Misalnya:

A. Putusan PN Mataram tanggal 4 Januari 2003 No. 54/Pdt. G/2002/
PN.Mtr, perkara antara Walter Nicolson Jamieson melawan I
Komang Suwardana dkk jo. Putusan PT Mataram tanggal 7 Juli
2003 No. 69/Pdt/2003 yang menguatkan Putusan PN Mataram
terebut jo. Putusan MA tanggal 12 Mei 2005 No. 3383.K/
Pdt/2003. Inti putusan tersebut menyatakan bahwa tanah-
tanah bersertifikat atas nama Lidya Elsya (isteri Walter Nicolson

Jamieson seorang WNA), karena Lidya Elsya meninggal tanpa
mempunyai keturunan (anak), maka semua tanah tersebut
jatuh kepada suaminya sebagai satu-satunya ahli waris. Putusan
itu tidak salah, hanya saja masih perlu dikritisi, mengingat
tanah hak milik tersebut jatuh pada WNA. Kondisi ini akan
6
berbeda, jika pemerintah Indonesia mengikuti apa yang terjadi
di Thailand. Warga Negara Thailand baik laki-laki maupun

6 Oloan Sitorus, IG Nyoman Guntur, dkk, Penguasaan Tanah Melalui
Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing di Pulau Lombok Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Studi di Kabupaten Lombok barat, Lombok Utara,
Lombok Tengah, dan Kota Mataram), laporan penelitian Strategis,
Yogyakarta: STPN, 2012, hlm. 50.