Page 246 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 223

tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, misalnya
dalam UU Pertanahan atau UU Hak-Hak atas tanah.
Memperhatikan uraian Pasal 66 ayat (1) UUJN di atas bahwa
untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim harus ada persetujuan dari MPD, telah dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. Hal demikian
sejalan dengan teori perlidungan hukum. Teori perlindungan hukum

mengajarkan bahwa warga negara mendapat jaminan perlindungan
hukum terhadap perbuatan pemerintah di bidang hukum publik.
Artinya terkait dengan tindakan pemerintah yang merugikan warga
negara pada bidang pembuatan peraruran perundang-undangan
(regeling) dapat mengajukan gugatan atau keberatan. Gugatan/
keberatan atas lahirnya suatu undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan konstitusi dapat diajukan uji materi/judicial

review ke Mahkamah Konstitusi.
Instrumen judicial review dalam rangka memberikan
perlindungan hukum kepada warga negara dimaksudkan pemerintah
dalam membuat regulasi, keputusan atau menjalankan kewenangan
bebas tidak sampai menyebabkan kerugian atau melanggar hak-
hak warga negara, dan berdampak hak-hak atas tanah WNI mudah

beralih dan dieksploitasi oleh orang asing.
Sangat disayangkan, bahwa UUJN yang baru yaitu UU No. 2
Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris memasukkan kembali “perlindungan” notaris ini

melalui frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan”, pada Pasal
66 ayat (1). Selain mengganti isi Pasal 66 ayat (1), pasal ini ditambah
dengan dua ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 66 yang
baru terdiri dari empat ayat.
Semula, wewenang untuk memberikan persetujuan kepada
penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk due process berada

di tangan Majelis Pengawas Daerah, sekarang dengan UUNJ yang