Page 244 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 221

persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan
yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan.
Menurut pemohon bahwa terkait dengan perlindungan Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum/publik,
telah dengan sangat tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 16
ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain...”;

Beradasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN,
penerapan/ pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN
sudah tidak tepat lagi. Sebenarnya perlindungan tersebut tidak
hanya sekedar tidak tepat, tetapi sangat berlebihan. Apabila
ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN sepanjang frasa/kalimat “dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tetap berlaku, tidak menutup
kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan berlindung dengan modus
meng-gunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Orang asing

dengan nyaman menguasai hak milik atas tanah dengan perjanjian-
perjanjian yang menggunakan akta autentik. Mereka berlindung di
balik Pasal 66 ayat (1) UUJN. Demikian, jika terdapat pelanggaran
terhadap ketentuan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing yang termuat di dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat
(2) UUPA sukar untuk ditegakkan, karena notaris yang bersangkutan
tidak dapat diperiksa atau diminta keterangan oleh penegak hukum.

Menurut Pasal 15 UUJN, notaris adalah pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-