Page 240 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 217

tersebut bertentangan dengan UUDNRI 1945. Ketentuan dengan
frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”
adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Apabila frasa/kalimat “dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tersebut tetap berlaku, maka
tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan
modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris
berlindung dibalik Pasal 66 ayat (1) UUJN. Mereka berharap Notaris
yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian

Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya.
Atas permohonan Kant Kamal sebagai pihak yang hak
konstitusionalnya terganggu, maka Pemerintah menjelaskan bahwa
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 66 UUJN diatur
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris. Ketentuan Pasal 9, 10, 11, dan 12 Peraturan
Menteri tersebut mengatur tata cara pengambilan minuta akta,
sebagai berikut:

Pasal 9:

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk
pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/
atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalarn peraturan perundang-undangan di bidang
pidana;
c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;