Page 237 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

214 FX. Sumarja

2010 sudah tepat. Artinya Peraturan Ka.BPN No.1 Tahun 2010
tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak
mempersukar orang asing mendapatkan hak pakai atas tanah.
Asumsinya dengan semakin pendeknya rentang waktu yang
diperlukan untuk mendapatkan status penduduk Indonesia bagi
orang asing, semakin cepat juga orang asing menjadi subjek hak
atas tanah di Indonesia. Terpenuhinya syarat sebagai subjek hak

atas tanah di Indonesia, ia akan lebih mudah mendapatkan hak
pakai atas tanah atau hak sewa untuk bangunan. Praktik yang ada
orang asing tidak minat dengan kemudahan yang diberikan oleh
Pemerintah Indonesia. Mereka lebih minat dengan hak milik atas
tanah, meskipun perolehannya melanggar hukum atau dengan
penyelundupan hukum.

Jika ditengok ke belakang, akan diperoleh gambaran yang mirip
dengan kondisi saat ini seperti uraian di atas. Pada saat berlakunya
hukum agraria kolonial, pengusaha swasta Belanda diberi
kemudahan untuk mendapatkan tanah-tanah di Hindia Belanda
dengan hak sewa atau hak konsesi oleh penguasa, namun mereka
tidak minat karena hak-hak tersebut tidak dapat dijadikan jaminan
utang. Mereka menuntut agar diberikan hak atas tanah yang dapat

dijadikan jaminan utang, karena lebih menguntung-kan. Mengingat
politik hukum agrarianya didasarkan pada prinsip dagang, maka
pemerintah kolonial tidak perlu waktu lama untuk mengakomodir
keinginan para pengusaha swasta Belanda. Sikap demikian tidak akan
merugikan pemerintah kolonial, yang dirugikan tetap penduduk
Indonesia.

Lebih lanjut percepatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi
orang asing yang diatur dalam UUPM dapat juga dimaknai bahwa
pemerintah Indonesia melakukan politik “pintu terbuka” bagi
investor asing. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kondisi pada
masa Orde Lama yang tidak begitu senang dengan kehadiran investor