Page 233 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

210 FX. Sumarja

Hak Pengelolaan. Pasal tersebut mengatur bahwa orang asing yang
mengajukan permohonan hak pakai harus melampir-kan: a) bagi
orang asing penetap: foto copy surat izin tinggal tetap; b) bagi orang
asing lainnya: foto copy surat izin kunjungan atau izin keimigrasian
lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) di atas dengan tegas
diatur syarat pengajuan permohonan hak pakai oleh perorangan

WNA, yaitu adanya izin tinggal tetap, atau izin tinggal sementara/
kunjungan, tetapi berdasarkan Peraturan Ka.BPN No.1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan,
dalam pengajuan permohonan hak pakai, orang asing disyaratkan
melampirkan izin tinggal tetap. Peraturan Ka.BPN No.1 Tahun
2010 tidak menyebutkan persyaratan izin tinggal sementara, izin
kunjungan ataupun izin keimigrasian yang lain seperti yang diatur

Pasal 51 ayat (2) Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999. Perkataan
lain, dua peraturan itu terjadi inkonsistensi dalam pengaturan
tentang syarat bagi WNA untuk mendapatkan hak pakai.
Kondisi inskonsisten tersebut dapat dimaklumi, karena
tampaknya peraturan yang terakhir menganut konsepsi orang asing
secara sempit. Artinya pengertian orang asing yang berkedudukan

di Indonesia dikonsepsikan hanya orang asing yang memiliki izin
tinggal tetap, sementara peraturan yang lama menganut konsepsi
orang asing secara luas. Penganut konsepsi orang asing dalam arti
luas berpendapat bahwa orang asing yang dapat menjadi subjek hak
pakai atas tanah adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia
dengan tidak harus tinggal tetap (dalam arti penduduk) tetapi bisa
juga orang asing yang sekedar memegang dokumen keimigrasian

berupa: izin tinggal sementara, izin kunjungan ataupun izin
keimigrasian lainnya. Berdasarkan peraturan yang terakhir berarti
terhadap orang asing baik yang memiliki izin tinggal sementara,
izin kunjungan maupun izin keimigrasian yang lain tertutup