Page 230 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 207

menikmati sisa-sisanya, jika dibayar/digaji karena memang haknya
sebagai pekerja yang memasak dan sebagai pelayan.
Negara yang harusnya menyelengarakan pesta hanya sekedar
menerima pajak atas pestanya. Tidak ada lagi uang pemasukan
tahunan ke-kas negara, dengan alasan sudah ada Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Sementara sebagian besar rakyat Indonesia hanya sebagai

penonton pesta tersebut. Kalaupun rakyat Indonesia ada yang kreatif,
mereka sekedar jualan mainan, mudah-mudahan peserta pesta ada
yang membawa anak kecil membeli mainan. Untuk kepentingan
tempat tinggal di Indonesia, bukannya orang asing lebih mudah
mendapatkan rumah dengan cara pinjam nama, daripada harus
membangun rumah di atas hak pakai. Kalaupun ingin membeli
rumah, kebanyakan rumah dibangun di atas HGB, sehingga ia tidak

mungkin mendapatkan-nya. Kalaupun tersedia rumah di atas tanah
hak pakai, ia lebih memilih mencari rumah-tanah hak milik dengan
pinjam nama, dengan alasan: a) sukar persyaratannya karena harus
mempunyai izin tinggal tetap; dan b) jangka waktu hak pakai kurang
menguntungkan.
Ketidak-konsistenan antara aturan pelaksanaan UUPA dan

peraturan lain terkait hak-hak penguasaan atas tanah dengan politik
hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, ada
yang telah dilakukan upaya hukum (uji materi ke MK), namun lebih
banyak yang belum dilakukan upaya penataan atau pembenahan.
Penataan atau pembenahan terhadap aturan pelaksanaan UUPA
dan/atau aturan perundang-undangan yang dapat memperlemah
politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang

asing perlu dilakukan.
Tujuan penataan/pembenahan peraturan perundang-
undangan tersebut tentunya untuk menjamin tegaknya aturan
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Tegaknya