Page 231 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

208 FX. Sumarja

aturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-
hak atas tanah WNI dari eksploitasi asing dan dapat memberikan
jaminan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara hukum
kesejahteraan yang dicita-citakan.
Dikaji dari sisi teori pembentukan hukum, materi muatan
dari aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan lain terkait hak-
hak penguasaan atas tanah yang telah diuraikan di atas, sebagian

besar substansinya menjauh dari semangat politik hukum larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Hal demikian
berarti menjauh juga dengan semangat UUPA. Selain substansinya
menjauah dari semangat UUPA, terdapat peraturan perundang-
undangan yang tidak sejalan dengan konstitusi (UUDNRI 1945).
Peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan
semangat UUPA dan UUDNRI 1945, dapat dikategorikan sebagai

peraturan perundang-undangan yang tidak terjiwai oleh nilai-nilia
Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi.
Kondisi demikian, akan menjauhkan dari cita-cita negara hukum
kesejahteraan sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi.

G. Harta Benda Dalam Perkawinan

Pada tahun 1974, lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (UUP). Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36

ayat (1) membuka celah bagi orang asing untuk memiliki tanah hak
milik dengan cara menikah dengan WNI. Modus penyelundupan
68
hukum dengan cara pernikahan inilah yang sering dilakukan orang
asing mendapatkan tanah hak milik.
Pasal 35 ayat (2), mengatur, bahwa harta bawaan dari masing-
masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-

68 Abulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2010, hlm. 109-110.