Page 227 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

204 FX. Sumarja

perantara untuk mendapatkan hak atas tanah. Penguasaan dan
pengurusan tanahnya diserahkan kepada pemodal asing. Penguasaan
tanah oleh pemodal asing diantaranya dilakukan melalui hubungan
sewa-menyewa tanah atau menyerah-pakaikan tanah itu kepada
pemodal asing. Perilaku perantaraan atau “makelaran” tersebut di
samping bertentangan dengan prinsip kewajiban mengusahakan
sendiri secara aktif tanah yang dipunyai juga lebih mencerminkan
kepentingan diri pemegang hak. Tentu hal ini akan berbeda dengan
semangat hak-hak atas tanah yang bersifat sementara tersebut di atas.

Tanah sebagai sumber eksploitasi bisa disimak dari pendapat
Nurhasan Ismail, bahwa perusahaan swasta nasioanl pemegang hak
atas tanah akan menyewakan atau menyerah-pakaikan sebagian
atau seluruh tanahnya kepada pihak lain yaitu pemodal asing.
65
Mereka akan mendapatkan keuntungan finansial yang bukan

keuntungan langsung yang diperoleh dari kegiatan usahanya
sendiri. Keuntungan diperoleh dari kerjasama memanfaatkan hak
atas tanahnya. Keuntungan tersebut tentu relatif lebih rendah
dibandingkan dengan keuntungan yang didapat jika pengusahaan
tanahnya dilakukan sendiri. Konsekuensinya, keuntungan sebagai
sarana mewujudkan kebersamaan tidak dapat secara optimal
diusahakan, sebab keuntungan terbesar diambil pemodal asing.

Sejalan dengan liberalisasi di bidang ekonomi yang ditandai
dengan upaya pemerintah menarik minat investasi asing. Liberalisasi
ekonomi tertuang dalam PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing,
yang membuka kemungkinan terjadinya penanaman modal asing
secara penuh atau 100% di samping tetap adanya usaha patungan.

Pemerintah mulai memberi kesempatan bagi badan hukum
bermodal asing mempunyai HGU atau HGB baik langsung atas

65 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 123.