Page 223 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

200 FX. Sumarja

dengan kemungkinan perpanjangan operasional secara sewa. BGS
bisa menjadi alternatif dari sekian macam hak atas tanah yang
telah ditentukan di dalam UUPA, mengingat UUPA sendiri masih
membuka kemungkinan adanya macam hak atas tanah yang lain.
Pasal 16 ayat (1) huruf h, bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak-hak tersebut di atas (huruf a-g) yang akan ditetapkan
dengan undang-undang.

F. Perantaraan Penguasaan Tanah / “Makelaran Tanah”

Semangat Pasal 10 UUPA yang mewajibkan setiap pemegang hak
atas tanah khususnya tanah pertanian termasuk untuk perkebunan
baik perorangan maupun badan hukum untuk mengerjakan atau
mengusahakan tanahnya sendiri dengan mencegah cara-cara
pemerasan adalah sangat baik. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti
dengan adanya Pasal 5 ayat (2) PMPA No. 11 Tahun 1962 tentang
Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat dalam Pemberian Hak
Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional. Pasal
ini melarang perjanjian perantaraan pengusahaan tanah seperti

yang dilakukan dengan persewaan atau serah-pakai tanah. Apabila
tindakan perantaraan itu terjadi melalui bentuk perjanjian apapun,
maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum
karena tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian yaitu kausa yang
halal. Khusus hak milik mendapat pengaturan dalam Pasal 24 UUPA,
bahwa penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan
diatur dengan peraturan perundangan.

Praktik di lapangan banyak perilaku yang mengarah pada
terjadinya perantaraan penguasaan dan pengusahaan tanah.
Hal ini tampak dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak
atas tanah yang bersifat sementara, misalnya hak gadai, hak sewa
tanah pertanian, hak bagi hasil tanah pertanian dan hak numpang