Page 222 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 199

diserahkan kepada WNI, sementara ia tidak siap. Pengertian siap
dalam artian mampu untuk meng-operasionalkan, baik dari segi
pembiayaan (yaitu harus membayar pajak penghasilan sesuai
Keputusan Menteri Keuangan No. 248/KMK. 04/1995 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan
Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah). Termasuk
Pajak Bumi dan Bangunan yang pasti lebih tinggi dari pajak semula
dan biaya manajemen. Biaya akan lebih besar lagi, kalau kondisi
bangunan sudah tidak layak, dalam artian biaya perawatan lebih

besar dari produkstivitasnya.
Apabila penduduk asli (WNI) tidak siap menerima penyerahan,
maka dapat dipastikan tanah dan bangunan akan dijual atau
disewakan kepada orang asing. Berdasarkan kondisi ketidaksiapan
WNI (penduduk asli), maka orang asing tetap dapat memperoleh

manfaat lebih besar atas tanah yang bukan miliknya. Perolehan
manfaat atas tanah tersebut memang legal, tetapi ini jelas akan
memperlemah prinsip larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing, jika pengaturannya lebih memihak pada orang asing.
Meskipun demikian, sistem bangun guna serah ini masih lebih baik
dari pada sistem kedok/nominee.

Apabila BGS ini diatur dengan baik yaitu saling menguntungkan,
selain subjek hak milik mendapatkan keuntungan ekonomis dari
tanahnya mengingat kekurangan dana, managemen dan atau
teknologi untuk memanfaatkan tanah hak miliknya, BGS juga
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan
tanah hak milik yang bukan miliknya secara optimal dan legal.

Konsep BGS yang demikian, yaitu memberikan hak pemanfaatan
atas tanah hak milik/tanah negara/daerah untuk mendirikan
bangunan dan mengoperasional-kannya dalam jangka waktu
tertentu dan menyerahkan bangunan beserta sarana prasarana dan
tanahnya tersebut tanpa syarat kepada pemegang tanah hak milik,