Page 219 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

196 FX. Sumarja

oleh aparat pengawasan intern Pemerintah; Mitra Bangun
Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek
Bangun Guna Serah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota pada
akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh
aparat pengawasan intern Pemerintah.

Apabila diperhatikan syarat-syarat pemanfaatan barang milik
negara/daerah bersaranakan bangun guna serah antara kedua
peraturan pemerintah tersebut di atas, terdapat pengaturan baru yang

bersifat lebih terperinci, jelas dan sederhana. Pada PP No. 27 Tahun
2014 peserta tender tidak diwajibkan lima peserta, sudah jelas atas
nama izin mendirikan bangunan, termasuk substansi perjanjiannya,
kejelasan objek yang dilarang untuk dijadikan jaminan utang oleh
mitra kerja, dan mitra kerja harus menyediakan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) hasil bangun guna serah selama pengoperasiannya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah.

Demikian, selama pengoperasian bangun guna serah Pemerintah
Pusat/Daerah tetap mendapatkan manfaat atas bangunan, selain
kontribusi tiap tahun. Hal ini sejalan dengan maksud diadakannya
kerjasama bersaranakan bangun guna serah, yaitu Pengguna
Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, namun tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas tersebut.

Guna operasionalisasi ketentuan PP No. 27 Tahun 2014,
peraturan pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2006 dan PP No. 38 Tahun
2008 masih tetap berlaku sepanjang belum ada ketentuan baru.
Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan
Peraturan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan