Page 224 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 224
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 201
pekarangan. Hak-hak yang berkaitan dengan tanah yang dikenal
60
dengan hak atas tanah yang bersifat sementara ini telah dikenal
lama dalam hukum adat. Sebenarnya hak-hak itu, muncul bukan
karena keinginan pemilik tanah untuk mendapakan hasil tanpa
mengerjakan tanahnya sendiri, tetapi lebih didasari sifat sosial dan
kebersamaan atau prinsip kolektivitas. Sifat sosial dan kebersamaan
hidup bermasyarakat untuk membantu sesama yang tidak memiliki
tanah. Terkadang ada yang didasari kebutuhan uang yang mendesak,
kemudian menggadaikan tanah pertanian yang dimilikinya.
Pembentuk UUPA berharap pada saatnya nanti hak atas tanah
yang bersifat sementara ini akan hilang dengan sendirinya dalam
kehidupan masyarakat Indonesia.
Mungkinkah atas dasar itu, maka di dalam RUU Hak-Hak Atas
Tanah dan RUU Pertanahan, dipaksa tidak diatur mengenai hak-
hak atas tanah yang bersifat sementara. Tentunya hal ini patut
disayangkan, sebab hasil penelitian Unila bekerja sama dengan
BPN Pusat pada tahun 2004 menunjukkan bahwa hak gadai tanah
tersebut masih cukup eksis, dan justru sangat membantu para
pemilik tanah.
61
Lembaga gadai justru merupakan lembaga sosial yang dianggap
lebih simpel dan lebih mudah untuk mengatasi kebutuhan uang
60 Penjelasan Pasal 24 UUPA, bahwa sebagai pengecualian dari asas
yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik
dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya: sewa, bagi-hasil atau hak
guna bangunan. Ketentuan Pasal 24 ini justru dimaksudkan untuk
menghapuskan sama sekali cara-cara pemerasan dalam bentuk
apapun, terkait penggunaan tanah oleh orang lain (Jawaban Mr.
Sadjarwo sebagai wakil pemerintah atas pemandangan umum para
anggota DPR-GR dalam sidang DPR-GR tanggal 14 september 1960),
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan (1988)..., Op.
Cit., hlm. 59.
61 Hasil Penelitian Unila kerjsama BPN Pusat tahun 2004, tentang
eksistensi gadai tanah pertanian di Indonesia. Lembaga ini dipandang
oleh sebagian warga masyarkat sebagai lembaga tolong menolong.
Lihat juga dalam Naskah Akademik RUU Pertanahan pada halaman 34.
