Page 228 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 205

nama badan hukum Indonesia bermodal asing tersebut maupun
atas nama usaha patungannya.
Sebagai tindak lanjut liberalisasi ekonomi yang tertuang dalam
peraturan pemerintah tersebut Pemerintah mengeluarkan Keputusan
Presiden sebagai dasar hukum memberikan HGU dan HGB kepada
usaha patungan. Dasar hukum pemberian HGU atau HGB kepada
usaha patungan tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun

1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna
Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing sebagai pengganti Keppres No. 23 Tahun 1980.
Atas dasar Keppres tersebut status Perusahaan Patungan yang

semula hanya didasarkan pada Perjanjian Dasar Usaha Patungan
kemudian disyaratkan harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Jika
sudah berubah menjadi Badan Hukum Indonesia yang merupakan
wadah usaha patungan yang berkedudukan di Indonesia, maka
kepadanya dapat diberikan HGU atau HGB dengan sifat dan ciri
dapat dijaminkan dan dapat diperalihkan sebagaimana ditentukan
dalam UUPA. Artinya ada upaya untuk mengembalikan sifat dan ciri
dari HGU dan HGB yang diberikan dalam kerangka pelaksanaan
usaha patungan. Harapannya, tidak ada lagi usaha patungan
66
pemananam modal asing yang hanya sekedar mengusahakan HGU
milik perusahaan lain. Harapan itu tampaknya sia-sia karena PP
No. 40 Tahun 1996 seperti telah diuraikan di atas tetap membuka
kemungkinan pemegang HGU menyerahkan pengusahaan tanahnya
pada pihak lain.

Ketentuan tersebut di atas, memang tidak melanggar aturan
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing secara
langsung, namun dampaknya sangat luar biasa dibandingkan dengan
pemilikan tanah hak milik oleh orang asing, karena mencakup tanah

66 Nurhasan Ismail..., Ibid., hlm. 174.