Page 220 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 220
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 197
Barang Milik Negara. Pada tanggal 30 April 2014 Menteri Keuangan
mengeluarkan aturan pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2014 sebagai
pengganti Permenkeu No. 96/PMK.06/2007, yaitu Permenkeu
No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara.
Selain Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 1
angka 22 mengatur bahwa Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.
Menurut Nurhasan Ismail terdapat dua macam hak atas tanah
yang didorong untuk pemaksimalan kepentingan ekonomi diri
pemegang haknya, yaitu hak pengelolaan (HPL) dan Hak Pakai.
58
Pemegang hak pengelolaan atas tanah dapat diberikan kepada
instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, PT Persero,
Badan Otorita, dan badan hukum lain yang ditujuk pemerintah.
59
Pemaksimalan tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah
sebagai pemegang hak pengelolaan dan hak pakai, untuk
mendapatkan keuntungan ekonomis. Sebenarnya berdasarkan
uraian di atas tidak hanya HPL dan Hak Pakai itu saja yang didorong
untuk dimaksimalkan pemanfaatannya, misalnya HM dan HGB
dapat dikerja-samakan dengan pihak lain dalam penggunaan/
58 Nurhasan Ismail, Perkembangan..., Op. Cit., hlm. 136-139.
59 Pasal 67 Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tatacara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.
