Page 236 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 213

mensyaratkan dua tahun telah tinggal di Indonesia, dan UU
Keimigrasian mensyaratkan tiga tahun telah tinggal di Indonesia.
Perbedaan pengaturan ini akan mempersukar pelaksana di
lapangan. Hal ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Mengingat dalam
UUPM terdapat aturan khusus untuk orang asing mendapatkan
izin tinggal tetap dalam rangka penanaman modal, sementara UU
Keimigrasian mengatur secara umum perolehan izin tinggal tetap
bagi orang asing, maka jika dikaji dari teori hukum akan berlaku asas
lex specialis derogat lege generali. Artinya syarat izin tinggal tetap

di Indonesia bagi orang asing yang akan menanamkan modalnya
akan diberlakukan UUPM, yaitu cukup telah tinggal di Indonesia
dua tahun berturut-turut. UUPM merupakan undang-undang yang
bersifat khusus mengatur syarat mendapatkan izin tinggal tetap
bagi orang asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Sementara itu UU Keimigrasian adalah undang-undang yang bersifat
umum mengatur syarat mendapatkan izin tinggal tetap di Indonesia

bagi orang asing.
Perolehan izin tinggal tetap di Indonesia bagi orang asing, jika
diperhatikan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang penduduk, dapat dikatakan semakin lebih mudah. Syarat
untuk mendapatkan izin tinggal tetap (menjadi penduduk) semakin
lebih cepat, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Darurat No. 9
Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing mensyaratkan telah

tinggal di Indonesia minimal 15 tahun, Pasal 49 ayat (2) PP 32 Tahun
1994 mensyaratkan lima tahun, UU Keimigrasian mensyaratkan tiga
tahun dan UUPM mensyartakan cukup dua tahun.
Berdasarkan ketentuan UUPM bahwa syarat mendapatkan

izin tinggal tetap dapat diberikan asalkan telah dua tahun tinggal
di Indonesia berturut-turut, maka ketentuan orang asing yang
disyaratkan melampirkan izin tinggal tetap untuk pengajuan
permohonan hak pakai dalam Peraturan Ka.BPN No.1 Tahun