Page 247 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

224 FX. Sumarja

baru kewenangan tersebut berada di tangan Majelis Kehormatan
Notaris. Hal ini, tentunya akan membuka kemudahan dan peluang
bagi orang asing untuk mendapatkan tanah hak milik, dengan
berlindung dibalik pasal tersebut yang dampaknya dapat merugikan
pencari keadilan. Bisa saja notaris menghilangkan dokumen yang
dibuatnya, karena ia memiliki waktu 30 hari sebelum majelis
kehormatan mengizinkan: penyidik, penuntut umum, atau hakim
mengambil fotokopi minuta akta notaris atau memanggil notaris
untuk kepentingan proses peradilan.

Pada konteks teori hierarki perundang-undangan dan sistem
hukum dalam arti sempit, peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Jika
terjadi pertentangan di dalamnya, sistem hukum telah menyediakan
instrumen untuk menyelesaikan/ mengatasinya. Jika ditelaah

dari teori sistem hukum, substansi UUJN yang baru dapat juga
diketegorikan tidak konsisten dengan aturan larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing, yang berarti bertentangan juga
dengan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing.
Penyelesaian terhadap pertentangan substansi peraturan

perundang-undangan dilakukan melalui uji materi. Uji materi
terhadap peraturan di bawah undang-undang diajukan ke
Mahkamah Agung, sementara uji materi undang-undang diajukan
kepada Mahkamah Konstitusi, seperti halnya UUJN yang baru.

Sembilan aspek di atas adalah aturan pelaksanaan UUPA dan
peraturan lain terkait dengan hak-hak penguasaan atas tanah, secara
substansi berdasarkan teori sistem hukum memberi celah dan
peluang kepada orang asing untuk mendapatkan tanah hak milik.
Hal demikian tidak konsisten dengan pengaturan hak atas tanah
bagi orang asing dan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing.