Page 249 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

226 FX. Sumarja

sangat merugikan orang Indonesia, meskipun dalam memutus telah
sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan tujuan
1
aturan larangan pengasingan tanah di masa kolonial menurut
Logemann memang hanya untuk mengatur suatu perlindungan
secara terbatas bagi penduduk Indonesia. Setelah mendapat
2
kritik tajam dari Logemann, putusan hakim berikutnya berubah.
3
Pendapat Logemann inilah tampaknya yang kemudian diikuti oleh
pembentuk UUPA, khususnya dalam merumuskan ketentuan Pasal
26 ayat (2). 4

Pada tataran penegakan aturan larangan pengasingan tanah
yang termuat dalam Grondvervreemdingsverbod (Stbl. 1875 No.
179) telah terjadi perdebatan sengit antara van Hattum dengan

1 Putusan hakim van Hattum di Landgerecht Indramayu 1933,
menyatakan bahwa perbuatan jual beli batal demi hukum dan
tanah tidak menjadi tanah negara bebas, sehingga penjual harus
mengembalikan uangnya dan pembeli mengembalikan tanahnya.
Dalam situasi seperti ini penjual (orang Indonesia) akan mengalami
kesulitan dan kerugian yang lebih besar. Uang yang pernah ia terima
sudah habis, ia akan kesulitan mengembalikannya dan ia akan lebih
banyak lagi mengeluarkan uang untuk mengembalikannya. Putusan
Hooggerechtshof 1937, menyatakan tidak setiap pelanggaran larangan
pengasingan tanah berakibat menjadi tanah negara bebas. Pendirian
van Hattum disetujui oleh Ter Haar dan Supomo. (Sudargo Gautama,
Hukum Agraria..., Ibid., hlm. 87-88).
2 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Ibid., hlm. 77.
3 Putusan Landgerecht (pengadilan tanah) Magelang tahun 1928, yang
ditangani Mr. Letterie (kasus stroovrouwen, Minah) tanah objek
sengketa menjadi tanah negara bebas (vrij landsdomein), pihak
penjual tidak perlu mengembalikan uang yang telah diterimanya, dan
orang asing dihukum karena melanggar Stbl. 1912 No 177, Putusan
Landraad (dewan tanah) Brebes tahun 1933 (kasus Moesawa sebagai
kedok dari Baoedjir), menyatakan tanah objek sengketa menjadi tanah
negara bebas (vrij landsdomein) (Sudargo Gautama, Hukum Agraria...,
Ibid., hlm. 89). Tentu yang dipikirkan lebih lanjut adalah pelanggaran
terhadap larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, bagi
si kedok/strooman/ nomine atau yang dipinjam namanya. Seringkali
pelanggaran larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing
pada saat ini, justru diawali dan dikendalikan oleh strooman.

4 Gouwgioksiong, Tafsiran..., Op. Cit., hlm. 109.