Page 103 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 103
88 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria
usaha yang melakukan aktivitas di satuan wilayah tertentu. Oleh karena itu
pemegang hak harus benar-benar memahami dan melaksanakan batasan
dan tanggung jawab atas hak yang diamatkan kepadanya. Demi menjamin
ketaatan terhadap rencana tata ruang maka perlu dibuat sebuah sistem
yang mampu memantau dan memonitor apakah para stakeholder bisa
mematuhi dan melaksanakan batasan dan tanggung jawab yang diberikan
berdasarkan tata ruang yang ada.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang
ditunjukkan pada penelitian (Subardjo, 2004) ternyata tingkat kepatuhan
masyarakat kendal dalam melaksanakan tata ruang masih rendah hal
tersebut dibuktikan dengan tingkat penggunaaan lahan yang tidak sesuai
peruntukannya.
Gb.4. Peta.Kesesuaian Lahan pesisir dengan Peruntukannaya
(Anwar et al., 2012)
Dengan fakta seperti diatas Kementerian Agraria danTata Ruang/
BPN diharapkan mampu untuk menyajikan data yang dapat dipakai dalam
pertimbangan penataan ruang sesuai dengan mekanisme 3R dalam proses
pendaftaran tanah.
Dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia data yang dihasilkan
disimpan dalam peta-peta dan daftar-daftar. Informasi yang terkait
