Page 106 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 106

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015  91


              kondisi existing atau terkini.
                  Pesisir sebagai salah satu kawasan yang unik telah mendapat perhatian
              dari  BPN dengan  membentuk  sebuah direktorat wilayah  pesisir,  pulau
              pulau terpencil, perbatasan dan wilayah tertentu yang khusus menangani
              wilayah  pesisir  sebagai  objek tupoksinya.  Sebagai  kepanjangan tangan
              direktorat tersebut  dalam  melaksanakan tupoksinya  di tingkat  provinsi
              terdapat bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang membawahi

              seksi penataan kawasan tertentu. Dengan demikian pesisir sudah menjadi
              sebuah objek yang dianggap perlu untuk diperhatikan dikarenakan sifat-
              sifatnya yang unik.
                  Pesisir sebagai sebuah  kesatuan  wilayah  merupakan  objek spasial

              yang harus ditangani secara khusus dikarenakan fungsinya yang strategis
              dalam mendukung kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan
              masyarakat.  Dua  fungsi  tersebut jika  tidak dikelola dengan baik  rentan
              sekali  menimbulkan  konflik.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  kebijakan  –
              kebijakan penataan ruang yang strategis dan tetap memperhatikan aspek
              kelestarian lingkungan dengan didukung analisis terhadap data-data yang
              lengkap dan akurat. Dalam hal ini, data merupakan unsur terpenting dalam
              proses pengambilan kebijakan, tanpa adanya data-data yang lengkap dan
              akurat proses pengambilan kebijakan akan tidak terarah dan tidak tepat

              sasaran.
                  Kegiatan Penataan  ruang  tentunya  sangat membutuhkan  data-data
              spasial dan tektual yang terkait dengan pola-pola spasial penggunaan ruang
              di sebuah wilayah baik itu wilayah negara, provinsi maupun kabupaten.

              Secara teknis semakin kecil wilayah yang menjadi objek penataan ruang
              diperlukan data-data yang semakin teliti, dalam hal ini BPN telah memiliki
              data-data terkait bidang tanah yang merupakan tingkat spasial paling kecil
              di dalam proses pendaftaran tanah. Data-data tersebut dapat digunakan
              sebagai  dasar  dalam proses penyusunan  tata ruang  maupun proses
              pengawasan terhadap implementasi tata ruang.

                  Khusus untuk wilayah pesisir setiap tahunnya BPN telah melakukan
              kegiatan  intarisasi  data-data penguasaaan,  pemilikan,  penggunaan  dan
              pemanfaatan  tanah  yang  dilakukan  oleh  seksi  Seksi  Penataan Kawasan
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111