Page 109 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

94 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

inventarisasi wilayah pesisir yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan
Tata Ruang. Peta Penggunaan Lahan yang dihasilkan dapat dicontohkan
pada gmbar dibawah ini:

Gb.8. Peta Penggunaan Tanah di Kecamatan Rowosari
(Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2014)

Data Penggunaan tanah baik yang disajikan secara spasial dengan peta
dan diagram sangat membantu dalam mengetahui kondisi existing/ terkini
penggunaan tanah di wilayah pesisir. Dengan mengetahui sebaran spasial
penggunaan tanah yang secara periodik diupdate pemerintah dalam hal ini
sebagai pihak yang memantau pelaksanaan tata ruang dapat memantau
efektifitas sistem tata ruang yang telah dibangun, dan jika memang
diperlukan untuk pertimbangan tertentu demi kesejahteraan masyarakat

dapat dilakukan revisi terhadap tata ruang yang tidak sesuai. Evaluasi
terhadap tata ruang sangat penting dikarenakan sebuah sistem tata ruang
sangatlah dinamis dan efektifitasnya dapat diuji dengan melihat pola-pola
pemanfaatan ruang yang terjadi sudah sesuai atau belum dengan rencana
tata ruang yang telah disepakati. Jika memang rencana tata ruang tidak
berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan pemerintah bisa sesegera
mungkin mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mengembalikan
proses tata ruang seperti tujuan yang diharapkan.