Page 114 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 114

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015  99


              •   Payung Hukum multitafsir sehingga sering disalahgunakan (ex: dalam
                  kasus revisi Tata Ruang)
              •   Terjadi overlap ijin lokasi Kawasan Industri Kendal dengan kawasan
                  konservasi tanaman pangan
              •   Sertifikasi tanah belum memperhatikan aspek tata ruang sehingga ijin
                  penggunaan dalam sertipikat hanya meihat kondisi fisik di lapangan
              •   Koordinasi antar institusi pemerintah kurang berjalan dengan baik
              •   Pemodal  ikut  bermain dalam  penyusunan  tata  ruang dengan
                  memanfaatkan akses politik

              •   Pelaksanaan Konservasi pesisir terkendala karena status tanah


                  Permasalahan-permasalahan  tersebut bisa  dikelompokkan menjadi
              3  sub  permasalahan  yaitu Profesionalitas Sumber Daya Manusia,
              Permasalahan Institusionl  (Payung Hukum), dan Penyediaan Data yang
              mendukung  Penataan Ruang. 3 Sub  permaslahan  tersebut  tentunya
              memiliki pendekatan berbeda dalam penanganannya.

                  Untuk  sub  permaslahan  pertama  yaitu  Sumber  Daya  Manusia,
              Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bisa memberikan solusi yaitu di
              setiap Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN terdapat tenaga-tenaga
              ahli di bidang pemetaan yang sudah terampil dalam mengelola data spasial
              sehingga hal tersebut menjadi entry point yang baik jika kantor pertanahan
              lebih dilibatkan dalam  proses  penataan  ruang. Tentunya di era  modern
              sekarang pemerintahan yan efisien dan efektif merupakan sesuatu yang

              mutlak  untuk diwujudkan  sehingga  pemisahan antara  institusi  vertikal
              maupun institusi daerah dalam koordinasi tugas semestinya sudah tidak
              ada lagi. Sehingga permasalahan SDM bukanlah menjadi permasalahan
              yang besar jika pengeloaannya bisa diatur secara efisien dan profesional.
              Dan tentunya, faktor politik tidak bisa mencampuri hal-hal yang bersifat
              profesional.

                  Untuk  Sub  permasalahan  yang  kedua  yaitu  payung  hukum  yang
              multitafsir pemecahannya adalah dengan melakukan perbaikan peraturan
              perundangan yang ada dengan melibatkan Kementerian terkait, sehingga
              implementasi  peraturan  di  lapangan bisa berjalan  sebagaimana  yang
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119