Page 117 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

102 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Gb.14. Data Spasial Digital yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kendal

Data Spasial yang dikelola oleh Kantor Pertanahan tersebut merupakan

modal awal bagi pembangunan database spasial untuk berbagai keperluan
terutama tata ruang, baik itu tata ruang pesisir, maupun tata ruang wilayah-
wilayah lain.

G. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal belum dapat menyusun
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir sebagai rujukan utama pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dikarenakan beberapa
hal:
a. Ketidakjelasan leading sektor yang menangani penyusunan
RWP3WT
b. Kurangnya koordinasi antar sektor

c. Tidak tersedia sumberdaya manusia yang cakap untuk mengelola
data sumberdaya pesisir pada instansi yang mempunyai
kewenangan
d. Penataan ruang wilayah kabupaten Kendal yang belum konsisten