Page 118 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 103

karena adanya beberapa proyek nasional di Kabupaten Kendal
seperti Kawasan Industri yang dikelola JABABEKA, sedangan
untuk dapat menyusun rencana Zonasi wilayah pesisir harus
memperhatikan juga tata ruang wilayahnya
e. Ketidakjelasan status hak atas tanah untuk tanah-tanah yang
berada di pesisir.
2. Data-data yang diperlukan untuk Penataan Ruang Wilayah Pesisir
adalah data-data spasial kawasan-kawasan strategis yang ditetapkan
melalui Perda Tata Ruang Wilayah, data-data sosial, ekonomi,

kependudukan di wilayah pesisir, serta data-data status hak atas tanah
di wilayah pesisir,
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dapat berkontribusi dalam hal
a. Mendukung ketersediaan data, yang dapat diinventarisasi melalui
kegiatan inventarisasi data Pemilikian, Penguasaan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah di wilayah pesisir. Data-data lain

yang dapat disediakan oleh BPN adalah data-data Subjek, Jenis
Hak,Objek Penggunaan tanah, Nilai Tanah Atribut lain.
b. Membantu menghadapi masalah kelembagaan dalam proses
pentaan ruang dengan cara melakukan pendekatan terhadap
sektor-sektor yang terkait dengan penataan ruang pesisir. Dengan
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang daimana Kementerian
ATRBBPN merupakan leading sektor yang harus menginisiai
pelaksanaan penataan ruang pesisir mulai dari penyusunan

rencana Zonasinya sampai aspek pengendalian pemanfatannta
melalui mekanisime pendaftaran tanah.

2. Saran
1. Kementerian Agraria dan Tata RuangBPN harus segera melakukan
sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 sehingga
perannya sebagai leading sector bersama Kementerian Kelautan dan

Perikanan dalam penataan ruang pesisir dapat segera dipertegas.