Page 115 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 115

100   Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria


            diharapkan. Ego sektoral yang merupakan penyakit birokrasi lama harus
            ditinggalkan sehingga tercipta peraturan perundangan yang jelas dan tidak
            tumpang tindih. Oleh karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
            BPN sesuai tupoksinya dapat menjadi inisiator dalam perbaikan peraturan-
            peraturan yang multitafsir dan tumpang tiandih.
                Sub permasalahan yang terakhir yaitu penyediaan data terutama data
            spasial  yang belum  standar  dan kebanyakan masih berupa  data  analog

            bisa  diatasi  dengan  efisiensi  dalam  penyediaan  data.  Data-data  spasial
            merupakan data pokok dalam analisi keruangan. Untuk itu pengelolaannya
            harus ditunjang dengan sistem yang efektif dan efisian. Pemerintah sudah
            memiliki beberapa institusi  yang  mempunyai  tanggung jawab  dalam
            pengumpulan data spasial antara lain:

            •   Badan Informasi Geospasial  yang mempunyai  tugas  untuk
                menyediakan infrastruktur pengukuran dan peta-peta dasar
            •   Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN  yang mempunya  tugas
                untuk melakukan pemetaan kadastral
            •   Lapan  yang  memiliki kemampuan  untuk  menyediakan  citra  satelit
                resolusi tinggi
            •   PEMDA  yang  mempunyai  tugas salah satunya  adalah  pemetaan
                infrasttruktur pembanguanan

            •   Dan institusi-institusi  lain yang berkaitan dengan data-data spasial
                dalam melaksanakan tupoksinya.


                Namun demikian  pengelolaan data-data  tersebut  masih  bersifat
            sektoral sehingga timbul redudansi pengadaan data yang mengakikibatkan
            inefisiensi  keuangan  negara.  Ego  sektoral  juga  menjadi  kendala  dalam
            pemanfaatan data antar institusi sehingga setiap institusi cenderung untuk

            melakukan pengadaan data sendiri dan itu mengakibatkan keterbatasan
            kemampuan  daerah  dalam  pengadaan  data  dikarenakan  SDM  maupun
            kemampuan keuangan setiap daerah yang bervariasi.
                Untuk  menyediakan  data  spasial  yang  standar,  koordinasi  antar
            institusi  sangat  diperlukan sehingga  pengembangan  Infrastruktur
            Data Spasial  yang mampu  untuk  wahana  saling  tukar menukar  data/
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120