Page 113 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

98 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Hal tersebut dikarenakan inti tugas dari pemerintah adalah regulator
dan pengawas bagi aktifitas masyarakat sehingga tidak terjadi benturan
kepentingan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN selaku Kementerian
yang diberikan mandat dalam mengarahkan kebijakan tata ruang
secara nasional juga harus lebih berperan aktif dalam memperbaiki dan
memberikan solusi terhadap permasalahan-permaslahan yang ada.

Kebijakan-kebijakan strategis Tata Ruang harus segera dibangun dan
diimplementasikan. Permasalahan ketidak taatan komponen masyarakat
terhadap rencana tata ruang yang telah disepakati semestinya tidak terjadi
lagi dengan membangun koordinasi yang kuat antar sektor, mekanisme
reward dan punishment untuk pengendalian tata ruang merupakan satu-
satunya cara untuk memelihara ketertiban. Sebagai satu-satunya institusi
yang memberikan kekuatan hukum terhadap hak atas tanah, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat mengontrol penggunaan lahan
sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
(Permadi, 2015) juga menjelaskan terkait dengan penyediaan data spasial,
terdapat kendala dalam penyusunan tata ruang yaitu:

1. Pemerintah Daerah masih minim kemampuannya dalam menyediakan
Data spasial dalam format digital
2. Sistem Manajemen Data Spasial belum terstandarisasi
3. Akurasi Geometri Peta yang ada masih diragukan
4. Peta masih banyak dalam skala kecil sehingga informasinya kurang
detil

5. Peta-peta atributnya masih belum sesuai dengan kelengkapan
informasi yang dibutuhkan untuk prose penataan ruang

Hal tersebut ternyata merupakan permasalahan yang umun terjadi.
Di Kabupaten Kendal sendiri permasalahan-permaslahan yang ada terkait
tata ruang adalah

• SDM Pemda kurang menguasai teknis Penataan Ruang
• Kepentingan politik dan ekonomi ikut bermain dalam penyusunan
tata ruang